KEEROM — Pemerintah Kabupaten Keerom memperkuat komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar penggunaannya tepat sasaran dan terhindar dari potensi pelanggaran hukum.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Keerom Piter Gusbager usai mengikuti Diseminasi dan Monitoring Implementasi Komitmen Bersama serta Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Otsus Papua yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring dari Kantor Bupati Keerom, Selasa (6/10/2026).
Bupati Gusbager mengatakan terdapat 18 poin rencana aksi tata kelola Otsus tahap pertama yang harus ditindaklanjuti sebelum batas waktu 16 Oktober. Perbaikan tersebut mengacu pada regulasi pengelolaan Otsus Papua, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2021, PP Nomor 106, PP Nomor 107, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33.
“Pengelolaan semua sumber dana harus berbasis aturan dan perundang-undangan demi menjaga daerah dari munculnya persoalan dan risiko hukum. Saya minta pimpinan OPD pengampu dana Otsus untuk memegang aturan ini sebaik-baiknya,” tegasnya.
Dari sisi pengawasan, Pemkab Keerom akan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, Bapperida, dan Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan juga diarahkan melibatkan masyarakat adat, tokoh masyarakat dan pemuda agar pelaksanaan program Dana Otsus dapat dikawal secara sosial.
Ketua DPRD Keerom Kanisius Kango menilai rencana aksi KPK menjadi rambu penting mulai dari perencanaan, penganggaran hingga penatausahaan. Sementara Inspektur Kabupaten Keerom Yonanser Wayor menegaskan,
“Dari sisi pengawasan terkait dengan komitmen kita untuk mengawal dana Otsus, kami APIP siap untuk mendukung dan mengawasi dana Otsus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat kita bisa merasakan dana Otsus,” pungkasnya.
Selain pengawasan, digitalisasi tata kelola Dana Otsus menjadi bagian penting dari langkah pembenahan Pemkab Keerom. Pengelolaan anggaran diarahkan menggunakan sistem elektronik berbasis interoperabilitas aplikasi untuk mendukung integrasi dan pertukaran data serta meminimalkan potensi penyalahgunaan.
Bupati Gusbager juga meminta operator Bapperida dan tim penganggaran menyelaraskan Rencana Aksi Program (RAP) Otsus dengan RKPD. Sebagai tindak lanjut cepat, Inspektur Kabupaten Keerom diperintahkan mengumpulkan pimpinan OPD pengampu dan operator Dana Otsus untuk menindaklanjuti arahan teknis KPK dan Kementerian Dalam Negeri.
Langkah tersebut diharapkan memastikan Dana Otsus dikelola secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua (OAP). (@mr)