Surabaya – Javaexpres.co.id | Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menegaskan program ketahanan pangan tidak hanya soal produksi beras semata, melainkan jalan untuk memastikan kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat mewakili Pemerintah Provinsi Banten dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) se-Pulau Jawa yang digelar Bank Indonesia di Surabaya, Kamis, 11 September 2025.
Menurut Deden, program ketahanan pangan di Banten disusun sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Atas arahan Gubernur Banten Andra Soni, strategi ditempuh melalui dua jalur utama: ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian.
Ekstensifikasi, kata Deden, dilakukan lewat pencetakan sawah swadaya bersama dunia usaha serta pemanfaatan lahan Perhutani di Kabupaten Pandeglang dan Lebak untuk pengembangan padi gogo dengan target lahan 15.417 hektare. Adapun intensifikasi diwujudkan melalui distribusi pupuk bersubsidi hingga 82.904 ton, penyediaan benih unggul, serta bantuan alat dan mesin pertanian.
“Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah produksi padi, tetapi juga dari peningkatan pendapatan petani,” ujar Deden. Pemerintah, menurut dia, hadir menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan keuntungan tidak lebih banyak dinikmati distributor. “Petani harus mendapat margin yang layak,” tambahnya.
Ia mencontohkan pembangunan jalan usaha tani di Desa Cipedang, Kecamatan Wanasalam, Lebak, yang memotong biaya angkut hasil panen dari Rp8 miliar menjadi Rp2 miliar per musim. Efisiensi Rp6 miliar, kata dia, langsung menambah keuntungan petani.
Selain efisiensi, capaian produksi menjadi modal penting. Pada 2024, Banten menghasilkan 1,501 juta ton gabah kering giling (GKG). Tahun ini, produksi diproyeksikan mencapai 1,73 juta ton, dengan target 1,85 juta ton. Capaian itu menempatkan Banten di peringkat kedelapan provinsi produsen padi nasional.
Untuk menopang program, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran Rp8,8 miliar dalam APBD Murni 2025 dan Rp4,3 miliar dalam APBD Perubahan 2025. Dana tersebut diprioritaskan untuk benih, pupuk, alsintan, peningkatan kapasitas petani, hingga infrastruktur pertanian.
Deden optimistis, dengan sinergi pemerintah daerah, pusat, perbankan, dan dunia usaha, ketahanan pangan di Banten akan semakin kuat. “Kalau petani sejahtera, kebutuhan pangan masyarakat terjamin, ekonomi daerah ikut tumbuh. Itu yang kami perjuangkan,” ujarnya. (Biro AdpimProv Banten/ Jariah)