Serang – Javaeexpress.co.id | Pemerintah Provinsi Banten tengah mengebut strategi penguatan pendapatan daerah menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025. Hingga 30 November lalu, realisasi pendapatan tercatat Rp 8,79 triliun atau 83,74 persen dari target Rp 10,50 triliun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, Rd. Berly Rizki Natakusumah, mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi tulang punggung penerimaan, dengan capaian Rp 5,68 triliun atau 82 persen dari target Rp 6,93 triliun. “Ini hasil kerja bersama dan meningkatnya kesadaran wajib pajak. Namun, optimalisasi masih perlu diperkuat,” kata Berly, Senin (1/12/2025).
PKB Masih Dominan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbesar PAD, dengan realisasi Rp 5,13 triliun atau 82,14 persen. Sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami penurunan, terutama akibat pertumbuhan kendaraan listrik yang dikenai tarif nol persen, serta pemulihan ekonomi masyarakat yang belum merata.
Untuk mengejar target akhir tahun, Bapenda mempercepat penagihan lapangan dan menyisir tunggakan pajak yang masih tersisa.
Program Patuh Pajak dan Insentif
Pemprov Banten juga meluncurkan Program Penghargaan dan Undian Patuh Pajak Kendaraan Bermotor, berlangsung 24 November–20 Desember 2025. Program ini memberi penghargaan bagi wajib pajak yang rutin membayar selama lima tahun berturut-turut, serta undian elektronik bagi pembayar pajak melalui Samsat, Samling, atau kanal digital. Pengundian dijadwalkan 21 dan 23 Desember mendatang.
Bapenda pun mengusulkan kebijakan baru di 2026: diskon pajak bagi wajib pajak yang membayar lebih awal. “Fokus kami menghargai yang patuh, bukan menunggu penunggak,” ujar Berly.
Alat Berat dan PBBKB
Upaya lain dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perusahaan harus melunasi pajak alat berat sebelum mendapat surat izin operasional. Selain itu, penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diperkuat lewat koordinasi data dengan BPH Migas dan Pertamina.
Pemprov Banten juga mendorong perusahaan memindahkan kendaraan operasional ke plat Banten. Sekitar 220 kendaraan di Bojonegara dan Pulau Ampel segera balik nama, diharapkan mendongkrak kontribusi PKB untuk pembangunan jalan.
Kolaborasi dan Peran ASN
Bapenda meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota terkait tunggakan, pendataan aset, dan persyaratan pembayaran pajak untuk penerbitan izin KIR. Selain itu, kinerja ASN dalam penagihan PKB akan masuk evaluasi tunjangan pegawai.
Berly optimistis target pendapatan 2025 bisa tercapai melalui percepatan penerimaan, penguatan strategi, dan dukungan masyarakat. “Target pendapatan bukan sekadar angka, tetapi bagian dari ikhtiar bersama membangun Banten,” ujarnya. (man)