PELALAWAN — Situasi di areal lahan sengketa antara masyarakat Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, dengan PT Tabung Haji Indonesia Plantations (PT THIP) kian memanas. Aktivitas pemanenan kelapa sawit di lahan yang masih dipersengketakan kembali memicu aksi protes warga, di tengah harapan agar konflik segera menemukan titik terang melalui rapat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dijadwalkan Selasa, 20 Oktober 2026, di Kantor Bupati Pelalawan.
Ketegangan ini menjadi perhatian serius karena masyarakat berharap situasi di lapangan tetap terkendali hingga proses pembahasan sengketa berlangsung. Warga meminta aparat kepolisian hadir untuk membantu menjaga keamanan dan mencegah terjadinya bentrokan antara masyarakat dengan pihak perusahaan.
Muhammad Ali, salah satu koordinator aksi, menegaskan bahwa kehadiran aparat sangat dibutuhkan untuk mengingatkan semua pihak agar menahan diri dan menghormati kesepakatan yang telah dibuat bersama.
“Kami berharap dibersamai di lapangan agar bisa dibantu mengingatkan. Kami juga meminta kepada pihak kepolisian agar mengingatkan pihak perusahaan untuk sama-sama menahan diri,” ujar Ali.
Menurut Ali, sebelumnya telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling menjaga batas wilayah. Dalam kesepakatan tersebut, pihak perusahaan diminta tidak mengunjungi camp masyarakat, sementara masyarakat juga berkomitmen tidak melintasi areal yang tidak bermasalah.
“Semalam sudah sepakat saling menjaga perbatasan. Jangan kunjungi camp masyarakat dan masyarakat juga tidak akan melintas ke areal yang tidak bermasalah,” tegasnya.
Ali juga menyoroti luasnya lahan yang disebut masih dikelola perusahaan di Kabupaten Pelalawan. Ia menyebut angka sekitar 8.000 hektare dan berharap perusahaan dapat memusatkan aktivitasnya di areal yang tidak menjadi persoalan, sembari menunggu penyelesaian sengketa lahan Pulau Muda.
“Masih luas lahan mereka, Pak. Ada sekitar 8.000 hektare di Pelalawan. Biar mereka fokus di sana dulu,” ungkapnya.
Di tengah situasi yang memanas, Ali mengaku telah berupaya membantu menjaga kondusivitas di lapangan. Namun, ia menyampaikan kekhawatiran karena menurut keterangannya, selama tiga hari terakhir aparat kepolisian belum turun langsung ke lokasi.
“Kami berharap personel bisa turun untuk mengamankan situasi. Jangan sampai nanti ada pertumpahan darah,” tegas Ali.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan bahwa konflik lahan ini membutuhkan penanganan serius dan langkah antisipatif dari seluruh pihak. Kehadiran aparat diharapkan bukan untuk memihak salah satu pihak, melainkan memastikan keamanan, mencegah provokasi, serta menjaga agar masyarakat dan pekerja perusahaan tidak terlibat bentrokan.
Menjelang rapat tersebut, seluruh pihak diharapkan menghormati kesepakatan menjaga batas wilayah, menghindari tindakan sepihak di areal yang disengketakan, serta membuka ruang komunikasi untuk meredam ketegangan.(Joe)