Karawang –Javaexpres.co.id | | Pemerintah menargetkan pembangunan akses jalan menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Karawang selesai sebelum masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Target itu ditegaskan dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan yang berlangsung di Stasiun KCJB Karawang, Kamis, 18 September 2025.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang hadir langsung di lokasi, menekankan pentingnya penyelesaian pembebasan lahan sebagai kunci utama percepatan proyek. “Kami ingin memastikan proses pengadaan tanah berjalan lancar, tanpa menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari,” kata Nusron.
Rapat dipimpin Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi, yang memaparkan sejumlah kendala teknis dan administratif di lapangan. Menurut dia, masih ada beberapa bidang tanah yang belum tuntas pembebasannya sehingga menghambat pembangunan fisik jalan penghubung. “Kita berharap semua bisa dipercepat sehingga masyarakat sudah bisa memanfaatkan akses ini pada periode Nataru mendatang,” ujar Dudy.
Selain mengupayakan percepatan pembebasan lahan, pemerintah juga menekankan pentingnya integrasi akses KCJB Karawang dengan jaringan transportasi lain. Jalan arteri dan moda angkutan umum lokal direncanakan terkoneksi dengan stasiun agar kehadiran kereta cepat lebih optimal melayani penumpang dari wilayah Karawang dan sekitarnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, serta perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah. Kehadiran mereka diharapkan memperlancar koordinasi lintas sektor untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam proses pembangunan.
Menteri Nusron datang bersama jajaran ATR/BPN, antara lain Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Tensa Nurdiyani; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar. Kehadiran rombongan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan persoalan lahan yang menjadi pekerjaan rumah utama.
Menurut Nusron, keberhasilan penyelesaian akses menuju Stasiun KCJB Karawang akan menjadi salah satu kunci sukses pengoperasian kereta cepat di Jawa Barat. “Infrastruktur utamanya sudah tersedia, tinggal aksesibilitasnya yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Pemerintah berharap keberadaan akses baru tersebut akan mempermudah penumpang memanfaatkan layanan KCJB sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Dengan perjalanan lebih cepat dan terintegrasi, beban lalu lintas di jalur tol Jakarta–Cikampek diharapkan berkurang.
Selain manfaat transportasi, pembangunan akses KCJB Karawang dipandang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan industri Karawang, yang selama ini menjadi salah satu pusat manufaktur nasional, diyakini akan memperoleh keuntungan dari meningkatnya konektivitas. Mobilitas tenaga kerja, investor, hingga logistik akan lebih efisien.
“KCJB bukan hanya mempercepat mobilitas antarkota, tapi juga membuka peluang investasi baru di Karawang dan sekitarnya,” kata Nusron.
Dengan target penyelesaian akhir 2025, pemerintah optimistis infrastruktur penunjang kereta cepat dapat digunakan secara penuh pada masa angkutan Nataru mendatang. Jika target ini tercapai, Karawang akan menjadi simpul transportasi strategis yang menghubungkan Jakarta dan Bandung sekaligus memperkuat peran Jawa Barat dalam peta ekonomi nasional. (Jariah)