Blitar – Java express.co.id | Pimpinan beserta seluruh jajaran Anggota dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar mempertegas komitmen mereka dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Melalui kampanye bertajuk “DPRD Kabupaten Blitar Kompak Lawan Korupsi”, lembaga legislatif ini menyatakan perang terhadap segala bentuk praktik lancung, terutama suap dan gratifikasi.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar menegaskan bahwa penguatan integritas dan transparansi adalah harga mati dalam setiap pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, aspirasi masyarakat merupakan amanah suci yang harus diperjuangkan dengan tulus tanpa embel-embel kepentingan pribadi atau materi.
Pesan utama yang diusung dalam gerakan ini adalah “Aspirasi diterima, uang ditolak”. Hal ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen di lingkungan DPRD bahwa setiap bentuk pemberian yang berpotensi memengaruhi keputusan politik maupun administratif adalah pelanggaran hukum dan etika yang wajib ditolak mentah-mentah.
“Pelayanan publik harus bersih dari praktik suap dan gratifikasi. Aspirasi masyarakat adalah amanah yang wajib diperjuangkan, bukan untuk diperjualbelikan,” tegas pernyataan resmi dari Humas DPRD Kabupaten Blitar.
Untuk memperkuat resonansi gerakan ini di tengah masyarakat, DPRD Kabupaten Blitar mengusung slogan penuh semangat: “Blitar Kawentar, Lawan Korupsi Ojo Gentar”. Slogan ini dipadukan dengan pesan nasional “Berani Jujur Hebat!” guna membangun budaya antikorupsi yang mengakar kuat.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi menjadi pondasi bagi Kabupaten Blitar yang lebih bermartabat. Upaya ini mencakup:
- Peningkatan Transparansi: Membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memantau kinerja dewan.
- Penguatan Integritas: Menanamkan nilai kejujuran bagi seluruh staf dan anggota dewan dalam mengambil kebijakan.
- Pelayanan Tanpa Imbalan: Memastikan setiap urusan publik berjalan sesuai prosedur tanpa adanya pungutan liar.
Dengan semangat kebersamaan ini, DPRD Kabupaten Blitar mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta mengawasi dan mewujudkan daerah yang bersih, melayani, dan bekerja dengan integritas tinggi demi kesejahteraan rakyat. (NKK)