SAMBAS — Javaexpress.co.id | Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menyatakan bakal memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan pengaman pantai di wilayah mereka. Infrastruktur pemecah ombak ini dibangun untuk menahan laju abrasi dan banjir rob yang kian mengancam pesisir dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Desa Matang Danau, Halipi, menyebutkan infrastruktur penahan gelombang ini sudah lama dinantikan warga. Selama ini, interusi air laut dan pengikisan pantai tidak hanya mengancam pemukiman padat penduduk, tetapi juga merusak produktivitas lahan pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian warga setempat.
“Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah Pusat dan Daerah atas realisasi program pembangunan pengaman pantai di desa kami,” kata Halipi, Kamis, 18 Juni 2026.
Berdayakan Pekerja Lokal Lewat Skema Padat Karya
Proyek yang dikerjakan oleh kontraktor PT Anada Anabanua ini diklaim memberikan dampak ekonomi langsung bagi ekosistem lokal. Manajemen perusahaan berkomitmen untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dari desa setempat dalam proses konstruksinya.
Halipi memaparkan, sekitar 70 persen pekerja yang terlibat merupakan tukang konstruksi lokal dan buruh harian yang berasal dari kalangan pemuda serta warga Desa Matang Danau. Skema padat karya ini dinilai efektif untuk membuka lapangan kerja baru serta mendongkrak pendapatan riil masyarakat di tingkat tapak.
“Semoga dengan adanya pengaman pantai ini, Desa Matang Danau bisa lebih terlindungi dari abrasi dan warga bisa hidup lebih tenang serta sejahtera,” ujar Halipi.
Mengawal Transparansi dan Mutu Proyek
Meski menyambut baik proyek mitigasi bencana ini, otoritas desa menegaskan tidak akan kendor dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Pengawasan berkala di lapangan akan terus dilakukan secara ketat guna memastikan kualitas material beton, ketepatan lini masa (timeline), dan kesesuaian spesifikasi teknis baku yang ditetapkan kementerian terkait.
Langkah pengawasan kolaboratif antara perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemuda lokal ini ditujukan untuk menjaga transparansi anggaran di lapangan. Warga ingin memastikan proyek infrastruktur publik ini memiliki daya tahan jangka panjang (sustainability) guna membendung hantaman ombak ekstrem dari koridor Laut Natuna. (Usman)