Serang – Javaexpress.co.id| Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten yang baru, Harison Mocodompis, melakukan kunjungan silaturahmi ke Gubernur Banten, Andra Soni, pada Senin, 17 November 2025. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momen perkenalan dan pamitan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ATR/BPN, Sudaryanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kakanwil BPN Banten.
Harison datang bersama sejumlah pejabat administrator, di antaranya Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Septein Paramia Swantika, Kepala Bidang Pendaftaran Tanah dan Penetapan Darman Satia HS, serta Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Goyandi Dwi Damar. Pertemuan juga turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan, Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rachmat Rogianto.
Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi dan percepatan pensertipikatan aset milik Pemerintah Provinsi Banten, yang menjadi program strategis lintas instansi.
Harison menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung hangat dan produktif. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara BPN dan Pemerintah Provinsi Banten untuk mendukung agenda pembangunan daerah.
“Pertemuan ini kami maksudkan untuk melapor sekaligus berpamitan. Gubernur menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin selama ini dan memberikan beberapa arahan terkait kebijakan prioritas Pemprov yang membutuhkan dukungan BPN,” ujar Harison.
Ia menambahkan, pembahasan rinci mengenai persoalan pertanahan akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan, termasuk isu-isu strategis yang berkaitan dengan percepatan pembangunan di Banten.
Dalam pertemuan ini, Harison juga menekankan bahwa kontribusi BPN tidak hanya berupa pengadaan tanah, melainkan penyediaan data pertanahan yang valid dan dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan daerah.
“BPN memang tidak memiliki tanah, tetapi kami memiliki database pertanahan: siapa pemiliknya, bagaimana statusnya, dan untuk apa peruntukannya. Itu yang selalu kami siapkan untuk mendukung Pemprov,” jelasnya.
Ia menilai bahwa kebutuhan lahan untuk proyek strategis daerah memerlukan kejelasan data dan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaannya dapat berjalan tanpa hambatan.
Sebelum mengakhiri kunjungan, Harison menyampaikan rencana untuk melakukan audiensi dengan Ombudsman serta Komisi Informasi Provinsi Banten. Langkah itu disebutnya sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan BPN.
“Kinerja kita itu yang menilai masyarakat dan lembaga-lembaga seperti Ombudsman serta Komisi Informasi. Karena kalau menilai diri sendiri, kan nggak masuk ya,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menandai awal transisi kepemimpinan BPN Banten sekaligus penguatan komitmen koordinasi antara lembaga pertanahan dan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung pembangunan daerah. (Jar)