Pemerintah Sulteng menggelar Rakor TKPKD untuk menyelaraskan strategi penanggulangan kemiskinan dan memperkuat kolaborasi lintas pihak menuju target 2025–2029.
Oleh: Basir
Pagi itu, Ruang Rapat Nagana di Kantor Bappeda Sulawesi Tengah tampak lebih hidup dari biasanya. Kursi-kursi tersusun rapi, layar proyektor menyala, dan lembar-lembar dokumen memenuhi meja para peserta. Di tengah kesibukan itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan suara tegas namun hangat. Tema besar yang mengikat pertemuan hari itu jelas: bagaimana memperkuat kolaborasi lintas pihak untuk menghapus kemiskinan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut tak sekadar seremonial tahunan. Dengan hadirnya para pemangku kebijakan, termasuk Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan, serta perwakilan dari seluruh kabupaten/kota, Rakor ini menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan strategi dalam menghadapi persoalan yang masih membayangi banyak wilayah: kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Angka yang Bergerak Lambat
Dalam paparannya, Wagub Reny menyampaikan gambaran kondisi kemiskinan Sulteng yang masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat 10,92 persen, atau sekitar 356,19 ribu jiwa. Angka itu masih berada di atas rata-rata nasional, membuat Sulteng berada dalam posisi yang membutuhkan langkah percepatan.
“Kami mendorong sinergi lintas sektor melalui 9 Program BERANI yang berkomitmen mendukung agenda nasional,” kata Reny. Program tersebut menjadi peta jalan bagi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif.
Namun, tantangan tak berhenti pada angka kemiskinan. Faktor pendidikan, kesehatan, akses infrastruktur dasar, hingga kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi baru juga ikut menentukan.
Menggenggam Harapan dari Rakor
Di antara deretan peserta, kehadiran Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan, membawa pesan tersendiri. Donggala, dengan karakter geografis yang luas dan beragam, menghadapi tantangan yang tak kecil dalam menurunkan angka kemiskinan. Dalam kesempatan itu, Taufik menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Harus ditempuh melalui pendekatan terpadu, sistematis, dan berkeadilan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa dukungan dari pemerintah provinsi dalam penyelarasan kebijakan sangat penting untuk mendorong capaian yang lebih signifikan di tingkat kabupaten.
Bagi Donggala, Rakor ini merupakan ruang evaluasi sekaligus konsolidasi. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal harus bersinggungan dengan prioritas pembangunan provinsi agar bisa saling menguatkan.
Membaca Arah Baru Penanggulangan Kemiskinan
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Sulteng, Dr. Irwan, menjelaskan bahwa Rakor TKPKD menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dengan kata lain, forum seperti ini menjadi jembatan antara target nasional dan kemampuan daerah dalam mewujudkannya. Irwan menekankan bahwa efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan bergantung pada bagaimana daerah memahami akar persoalan kemiskinan di wilayah masing-masing dari keterbatasan lapangan kerja hingga minimnya akses pada layanan dasar.
Langkah Bersama Menuju Perubahan
Pertemuan itu ditutup dengan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2025–2029. Sebanyak 13 kabupaten/kota membubuhkan tanda tangan sebagai komitmen untuk bergerak bersama.
Di luar ruang rapat, angin Palu berembus lembut, seolah membawa pesan bahwa langkah kecil hari itu bisa menjadi pijakan bagi perubahan yang lebih besar. Jalan menghapus kemiskinan memang panjang dan terjal, namun konsolidasi seperti ini menjadi pengingat bahwa perubahan hanya mungkin ketika semua pihak berjalan dalam arah yang sama.
Bagi Sulawesi Tengah, Rakor ini bukan sekadar pertemuan tetapi upaya menyulam kembali harapan masyarakat yang ingin keluar dari lingkaran kemiskinan menuju kehidupan yang lebih layak. *