Wakil Bupati Donggala menghadiri rapat Banggar DPR RI di Palu untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan kebijakan anggaran pusat.
Oleh: Basir
Pagi itu, Rabu (5/11/2025), suasana di Ruang Polibu, kompleks perkantoran Gubernur Sulawesi Tengah, berbeda dari biasanya. Lalu lalang pejabat daerah terlihat lebih padat, suara sapaan bertautan, dan meja-meja rapat ditata rapi seolah menandai sebuah pertemuan penting. Di antara keramaian itu, Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan, duduk memperhatikan satu per satu paparan yang disampaikan. Hari itu, ia bukan hanya sekadar hadir, tetapi membawa harapan panjang untuk daerah yang diwakilinya.
Kunjungan kerja Anggota Banggar DPR RI, Muhidin Mohamad Said, menjadi alasan para kepala daerah se-Sulawesi Tengah berkumpul. Mereka diundang untuk menyampaikan masukan, unek-unek, dan persoalan klasik yang kerap datang berulang: bagaimana memastikan pembangunan daerah bergerak seirama dengan arah kebijakan pusat.
Menakar Jarak antara Kebutuhan dan Anggaran
Dalam forum yang berlangsung hangat itu, Muhidin menegaskan fungsi pengawasan yang ia emban sebagai wakil rakyat di Senayan. Ia menyimak satu per satu aspirasi yang disampaikan, terutama terkait efektivitas belanja daerah serta strategi meningkatkan penerimaan.
“Banggar DPR RI ingin memastikan bahwa alokasi anggaran pusat benar-benar menjawab kebutuhan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Kata-kata itu seperti energi tambahan bagi para kepala daerah yang hadir—termasuk Taufik. Selama ini, sebagian besar program strategis yang direncanakan di kabupaten kerap terkendala alokasi anggaran atau ketidaksinkronan program pusat dan daerah.
Wakil Bupati Donggala: Mencari Jalan Tengah
Taufik, yang diberi kesempatan berbicara, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan DPR RI terhadap Sulawesi Tengah. Dengan tenang, ia menggarisbawahi pentingnya hubungan harmonis antara pusat dan daerah, terutama dalam hal transfer anggaran.
“Kami berharap kunjungan ini menghasilkan formulasi baru yang mampu memperkuat sinergi, sehingga pembangunan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkeadilan,” tutur Taufik.
Bagi Donggala, kabupaten dengan bentang laut dan dataran tinggi, tantangan pembangunan tidak tunggal. Dari perbaikan infrastruktur dasar hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, semuanya bergantung pada sejauh mana dukungan pusat bisa menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Sulteng di Persimpangan
Di sisi lain ruangan, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menambahkan perspektif yang lebih luas. Ia menyoroti kebutuhan mendesak akan infrastruktur: jalan yang belum sepenuhnya terhubung, jembatan yang menua, serta irigasi yang memerlukan revitalisasi. Di balik itu semua, bayang-bayang tantangan sosial seperti kemiskinan dan stunting tetap tak bisa diabaikan.
“Peningkatan alokasi dana untuk infrastruktur dasar dan program pengentasan kemiskinan menjadi kebutuhan mendesak,” kata Anwar.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan digitalisasi layanan publik dan tata kelola keuangan daerah. Masyarakat kini menuntut proses yang cepat, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi dianggap sebagai pintu masuk menuju pemerintahan yang lebih terbuka.
Menanti Hasil
Di akhir pertemuan, suasana kembali cair. Para kepala daerah berbaur, berbincang singkat sambil menyiapkan langkah lanjutan. Taufik dan Muhidin sempat terlihat berbicara serius, seolah menyatukan peta kecil Donggala dengan peta besar pembangunan nasional.
Di luar gedung, angin Palu bertiup pelan. Pertemuan itu mungkin hanya satu dari sekian banyak rapat koordinasi yang berlangsung setiap tahun. Namun bagi para pemimpin daerah dan masyarakat yang menaruh harapan di pundak mereka—setiap ruang dialog seperti ini adalah peluang. Peluang untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi berjalan ke arah yang tepat.
Sulawesi Tengah masih menunggu terobosan, sinergi yang lebih erat, dan aliran anggaran yang berpihak pada kebutuhan nyata rakyat. Dan pertemuan di Ruang Polibu itu, setidaknya, menjadi langkah kecil menuju irama yang sama antara pusat dan daerah. **